Jumat, 27 September 2013

PENEGAKKAN KODE ETIK PADA PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH

Profesi Notaris sebagai bagian dari profesi hukum, Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris berfungsi sebagai seorang yang memiliki jabatan profesi dan sekaligus sebagai ‘Pejabat Umum’. Notaris diatur dan sekaligus juga dilindungi hak dan kewajibannya serta tanggungjawabnya oleh nilai dan norma hukum (pidana, perdata dan administrasi) dan nilai serta norma etika (Kode etik).

HCS BIO MAGIC MENGEMBALIKAN KEPERKASAAN PRIA
PEMESANAN : 081 329 129 475
READ MORE - PENEGAKKAN KODE ETIK PADA PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH Share

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN




HCS BIO MAGIC MENGEMBALIKAN KEPERKASAAN PRIA DEWASA 
Pemesanan SMS : 081329129475

                  Perjanjian jual beli hak atas tanah dan bangunan berbeda dengan perjanjian jual beli      pada umumnya yang diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli hak atas tanah dan              bangunan, memiliki pengaturan secara khusus dalam pelaksanaannya. Perjanjian jual beli          hak atas tanah dan bangunansecara umum harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam        KUH Perdata. 
Perjanjian jual beli dalam pengertian KUH Perdata adalah merupakan perjanjian bernama yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 KUH Perdata, yaitu perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.[1]
Perjanjian jual beli adalah bersifat Obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak menimbulkan schuld dan haftung (menimbulkan hak dan tanggungjawab), kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian bernama, karena pengertiannya diatur secara tegas dalam KUH Perdata yaitu pada Pasal 1457 KUH Perdata, yang mengatur bahwa : Perjanjian jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
READ MORE - PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI YANG MASIH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Share

HCS BIO MAGIC

KHASIAT GETAH KAYU MULIA SEBAGAI PRODUK HERBAL BERFUNGSI MENGEMBALIKAN KEPERKASAAN PRIA DEWASA
YANG TELAH DI PRODUKSI DALAM KEMASAN



 HCS BIO MAGIC
CALL. 081 329 129 475

HCS BIO MAGIC dibuat dari Getah Kayu Mulia  merupakan Rahasia Keperkasaan Para Raja Jawa untuk meningkatkan kualitas hubungan Intim dan lebih Tahan Lama. Kemasan produk HCS BIO MAGIC telah di kombinasikan dengan Rempah-rempah pilihan yang telah diolah dengan menggunakan TEKNOLOGI BIO MATRIK yang menghasilkan BIO AKTIF yang berfungsi melebarkan pembuluh darah organ intim PRIA sehingga Rongga Pembuluh Darah akan menekan Ureter dan bermanfaat sebagai ANTISEPTIC Aktif disekitar alat intim lokal Pria sehingga dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kenikmatan dalam melakukan hubungan intim suami-isteri.

READ MORE - HCS BIO MAGIC Share

Senin, 19 November 2012

PENEMUAN HUKUM

Slides ibu Lita mengenai dasar-dasar Penemuan Hukum

READ MORE - PENEMUAN HUKUM Share

PERATURAN LELANG

1.    Perbeda LELANG dengan JUAL BELI PADA UMUMNYA

LELANG
JUAL BELI PADA UMUMNYA
Penjualan di muka umum
Tidak harus di muka umum
Ada Pengumuman sebelum lelang
Tidak harus di umumkan terlebih dahulu
Ada Pejabat Lelang
Tidak ada pejabat tertentu
Peserta harus mendaftar dahulu
Tidak
Untuk jenis tertentu diwajibkan ada jaminan penawaran
Tidak
Di pungut Bea Lelang dan pajak
Pajak Penjualan



2.    Perbedaan LELANG PADA UMUMNYA dengan PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

LELANG PADA UMUMNYA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Panitianya tunggal
Panitianya Banyak
Objek yang dijual berupa Barang
Barang dan Jasa
Pesertanya umum
Badan Hukum dan Umum
Harga yang dikehendaki adalah harga tertinggi
Harga yang dikehendaki yang terendah
Alat bukti berupa RISALAH LELANG
Aat bukti berupa KONTRAK
Peserta tidak ada kualifikasi
Peserta digolongkan berdasarkan kualifikasi
Pembayaran secara Tunai
Pembayaran secara bertahap atau termin


READ MORE - PERATURAN LELANG Share

Jumat, 12 Oktober 2012

PERBEDAAN LELANG UMUM DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


 PERBEDAAN LELANG UMUM DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pada umumnya masyarakat sering menyebutkan bahwa Pengadaaan Barang dan Jasa dengan isitilah ”TENDER”, untuk lebih memperjelas  pengertian tersebut, saya mencoba untuk menelaaah perbedaanya 

LELANG UMUM

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

1.   Merupakan proses penjualan barang
1.   Merupakan Pembelian Barang atau pembelian jasa pemborongan pekerjaan
2.   Pelaksanaannya dipimpin oleh pejabat lelang
2.   Sedangkan pada Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pengadaan
3.   Peserta lelang adalah bebas bisa masyarakat umum
3.   Peserta yang tergabung dalam keanggotaan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.   Penawaran dapat dilakukan dengan Lisan
4.   Harus tertulis
5.   Penjualnya satu calon pembelinya banyak
5.   Penjualnya Banyak calon Pembeli satu
6.   Dilaksanaan secara langsung ditempat dan waktu yang telah ditentukan
6.   Dapat melalui E-Tandering, E-Catalogue, E-Puchasing
7.   Harus dilakukan dengan penawaran umum
7.   Dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung

READ MORE - PERBEDAAN LELANG UMUM DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Share

Jumat, 14 September 2012

TUGAS HUKUM WARIS KELAS B2-2012

 TUGAS 1 H. WARIS (Bp. Mulyadi,SH,M.S)
1.      Bandingkan Pasal 838 dengan Pasal 912 KUH Perdata



JAWAB :

PERBANDINGAN PASAL 838 DENGAN PASAL 912 KUH PERDATA


PASAL 838 KUH PERDATA


PASAL 912 KUH PERDATA

1.       Mengatur mengenai Tidak Patut sebagai Ahli Waris Ab Intestato (Ahli waris karena Undang-undang)
2.       mencoba membunuh Pewaris dan telah melakukan fitnah atau pengaduan kepada si pewaris hinggga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih berat, termasuk dalam tindakan yang menyebabkan dapat dianggap TIDAK PATUT.
3.       Ahli waris dari orang yang dianggap Tidak Patut tidak dapat menggantikan kedudukannya.
4.       Pembatalan Tidak Patut, dengan sendirinya tanpa adanya penuntutan
1.       Mengatur mengenai Tidak Cakap, dalam bidang hukum waris Testamentair (waris dengan Surat Wasiat), maka orang yang dinyatakan Tidak Cakap tidak berhak menerima testamen (surat wasiat) yang dibuat Pewaris
2.       Sedangkan dalam pasal 912 KUH Perdata mencoba membunuh Pewaris dan telah melakukan fitnah atau pengaduan kepada si pewaris hinggga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih berat, TIDAK termasuk dalam tindakan yang menyebabkan dapat dianggap TIDAK CAKAP.
3.      Ahli waris dari orang yang dianggap Tidak Cakap tidak dapat menggantikan kedudukannya
4.      Pembatalan terhadap Ketidakcakapan seseorang harus melalui penuntutan.


2.      KASUS
A meninggal dunia meninggalkan saudara sebapak bernama D & E, saudara seibu bernama F, saudara sekandung bernama B & C, dan Bapak ibu bernama K dan L, (K dan L sudah bercerai). Harta warisan A = 1 bagian

Pertanyaan : Tentukan ahli waris A dan hitung bagian masing-masing ahli waris A



JAWAB :
a.       SKEMA GAMBAR BANTU




-          A anak sah dari K dan L sehingga kedudukan A menurut Pasal 290 ayat 1 KUH Perdata, Keluarga sedarah pada derajat kesatu (I)
-          Menurut Pasal 854 KUH Perdata menentukan bahwa : Apabila golongan I sudah tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah Golongan II, yaitu : Bapak, Ibu dan saudara-saudara atau keturunannya
-          Sehingga perceraian antara K dan L tidak menghapus Hak warisnya dari A,
-          K dan L adalah Ahli Waris karena diatur oleh Undang-undang (Ab Intestato)
-          B dan C adalah saudara sekandung A sehingga menutup hak waris dari D, E dan F yang lebih jauh hubungan darahnya
b.      Ahli waris A adalah K,L, B, dan C
c.       Bagian masing-masing Ahli waris adalah
Menurut Pasal 852 ayat 2 KUH perdata karena A meninggal dengan meninggalkan lebih dari 1 saudara sekandung maka pembagian K dan L dengan Pancang demi Pancang, Sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah :
Ab Intestato (Ai)      K = ¼ bagian
                               L  = ¼ bagian
                               ----------------  +
             JUMLAH      = ½ bagian
Sisa Harta Waris A     = 1 bagian  -  ½ bagian
                                  = ½ bagian
            
Bagian B dan C sisa dari harta waris A setelah dikurangi bagian K dan L, yang dibagi dengan cara kepala demi kepala yaitu Bagian B dan C adalah SAMA yaitu sebesar ½ dari sisa harta A setelah dikurangi K dan L
Bagian                     B = C = ½ x ½ = 1/4 bagian
                               B = ¼ bagian
                               C = ¼ bagian
Jadi Bagian Masing-masing ahli waris adalah :
K = ¼ bagian
L = ¼ bagian
B = ¼ bagian
C = ¼ bagian
READ MORE - TUGAS HUKUM WARIS KELAS B2-2012 Share

Rabu, 08 Agustus 2012

Senin, 30 Juli 2012

JANJI-JANJI DALAM APHT

JANJI-JANJI DALAM  APHT BERDASARKAN UU. NO. 4 TH. 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
Menurut Pasal 11 (2) UUHT dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dicantumkan janji-janji sebagai berikut :

1.   Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek HaTanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewadimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan. (sesuai ketentuan padaPasal 11 (2) huruf a UUHT)
2.   Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tatasusunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuankegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebihdahulu dari Pihak Kedua. (sesuai ketentuan pada Pasal 11 (2) huruf b UUHT)
3.   Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh PihaPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggunganyang bersangkutan. (sesuai ketentuan pada Pasal 11 (2) huruf c UUHT)
4.   Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuanterlebih dahulu dari Pihak Pertama….. (sesuai ketentuan pada Pasal 6 jo. Pasal 11(2) huruf e UUHT)
5.   Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupunsudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan. (sesuaiketentuan pada Pasal 11 (2) huruf f UUHT)
6.   Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannyasecara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga. (sesuai ketentuan pada Pasal 11(2) huruf g UUHT)
7.   Dalam Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama ataudicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertamadiberi dan menyatakan menerima kewenangan , dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatuyang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya,untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang danmelakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik olehPihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugidan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya. (sesuai ketentuan pada Pasal11 (2) huruf i UUHT)
8.   Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan………….; Dalamhal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerimakewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor. (sesuaiketentuan pada Pasal 11 (2) huruf j UUHT)
9.   Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, danuntuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yangdiperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungankarena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undangundang…. (sesuaiketentuan pada Pasal 11 (2) huruf d UUHT)
10. Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersankutan padawaktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruhmengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan…. (sesuai ketentuan pada Pasal 11 (2) huruf k UUHT)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa APHT tersebut telah memuat janji-janji sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 (2) UUHT

READ MORE - JANJI-JANJI DALAM APHT Share